Rincian Nominal Bantuan PKH kembali menjadi perhatian pada September 2026 karena periode pencairan tahap ketiga masih berlangsung. Besaran yang diterima Keluarga Penerima Manfaat atau KPM tidak selalu sama karena nilai bantuan mengikuti komponen keluarga yang memenuhi ketentuan.
Banyak penerima masih mencari tahu apakah nominal yang masuk ke rekening harus mencapai jumlah tertentu. Perbedaan jumlah antara satu keluarga dan keluarga lain sebenarnya dapat terjadi karena komponen PKH yang tercatat memang berbeda.
Dalam praktik penyaluran bantuan sosial tahun 2026, data penerima semakin berkaitan dengan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSEN. Pemutakhiran data membuat status kepesertaan serta peringkat kesejahteraan keluarga dapat berubah sesuai kondisi terbaru.
Bagi KPM, informasi ini penting karena nominal bantuan dan status pencairan merupakan dua hal berbeda. Mengetahui komponen bantuan dapat membantu membaca saldo secara lebih tepat tanpa langsung menganggap pencairan kurang atau status penerima berubah.
Rincian Nominal Bantuan PKH 2026 Berdasarkan Kategori
Rincian Nominal Bantuan PKH 2026 ditentukan berdasarkan komponen yang dimiliki keluarga penerima manfaat. Nilainya berbeda mulai dari Rp225.000 untuk siswa SD per tahap hingga Rp2.700.000 untuk kategori korban pelanggaran HAM berat per tahap.
| Komponen Penerima | Per Tahap | Per Tahun |
|---|---|---|
| Ibu hamil atau nifas | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Anak usia dini | Rp750.000 | Rp3.000.000 |
| Siswa SD/sederajat | Rp225.000 | Rp900.000 |
| Siswa SMP/sederajat | Rp375.000 | Rp1.500.000 |
| Siswa SMA/sederajat | Rp500.000 | Rp2.000.000 |
| Penyandang disabilitas berat | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
| Lanjut usia 60 tahun ke atas | Rp600.000 | Rp2.400.000 |
| Korban pelanggaran HAM berat | Rp2.700.000 | Rp10.800.000 |
| Total | Sesuai komponen | Sesuai komponen |
Besaran tersebut merupakan nilai bantuan berdasarkan komponen. Jadi tidak ada satu nominal yang otomatis diterima seluruh keluarga yang berstatus KPM PKH.
Komponen yang tercatat pada keluarga menjadi bagian penting dalam menentukan nilai bantuan. Karena itu saldo yang diterima tetangga tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan nominal keluarga lain.
Besaran per tahap menggunakan pola penyaluran bantuan dalam empat periode selama satu tahun. Dengan demikian nilai tahunan dibagi ke beberapa periode penyaluran sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah.
Kepmensos Nomor 106/HUK/2026 secara khusus menetapkan jumlah alokasi KPM dan besaran nilai bantuan PKH tahun 2026. JDIH Kemensos juga mencatat keputusan tersebut sebagai dokumen resmi tahun 2026.
Nominal PKH untuk Ibu Hamil
Ibu hamil atau nifas termasuk komponen kesehatan dalam Program Keluarga Harapan. Nilai bantuan yang tercantum untuk komponen ini adalah Rp750.000 setiap tahap atau Rp3.000.000 dalam satu tahun.
Komponen kesehatan menjadi salah satu bagian penting dalam skema PKH. Permensos Nomor 8 Tahun 2026 juga memasukkan ibu hamil sebagai salah satu komponen kesehatan penerima manfaat.
Status komponen tetap bergantung pada data yang ditetapkan dalam sistem. Karena itu kepemilikan kondisi tertentu tidak otomatis berarti dana langsung masuk tanpa proses penetapan sebagai KPM.
Nominal PKH Anak Usia Dini
Anak usia dini menjadi komponen lain dalam kelompok kesehatan PKH. Nilai bantuannya tercatat sebesar Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Dalam aturan terbaru PKH, komponen anak usia dini berkaitan dengan anak sampai usia tertentu yang belum bersekolah. Ketentuan tersebut berbeda dengan komponen pendidikan untuk anak yang sudah masuk jenjang sekolah.
Perubahan usia dan status pendidikan perlu diperhatikan ketika keluarga memperbarui data. Informasi anggota keluarga yang tidak sesuai dapat memengaruhi hasil pemutakhiran kepesertaan.
Nominal PKH Anak SD
Siswa SD atau sederajat mendapatkan bantuan sebesar Rp225.000 per tahap. Jika seluruh periode tahunan terpenuhi maka nilai yang tercantum mencapai Rp900.000.
Komponen pendidikan PKH diberikan untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan dasar yang berkaitan dengan pendidikan. Nilainya memang lebih kecil dibandingkan beberapa komponen kesehatan.
Perbedaan nominal tersebut bukan berarti satu jenjang lebih penting dari jenjang lainnya. Pemerintah menetapkan indeks bantuan berdasarkan kategori program yang telah ditentukan.
Nominal PKH Anak SMP
Siswa SMP atau sederajat memperoleh Rp375.000 per tahap. Dalam satu tahun nilai bantuannya mencapai Rp1.500.000 jika seluruh periode bantuan terpenuhi.
Perubahan jenjang pendidikan dapat membuat nominal komponen berubah. Karena itu keluarga perlu memastikan informasi pendidikan anak tercatat dengan benar.
Data sekolah juga berkaitan dengan pemenuhan kewajiban dalam program. Permensos Nomor 8 Tahun 2026 mengatur kewajiban pemanfaatan layanan pendidikan bagi keluarga yang mempunyai anak usia sekolah.
Nominal PKH Anak SMA
Siswa SMA atau sederajat memperoleh Rp500.000 setiap tahap. Nilai tahunan yang tercantum mencapai Rp2.000.000.
Besaran tersebut lebih tinggi dibandingkan komponen SD dan SMP. Perbedaan nilai mengikuti jenjang pendidikan yang menjadi kategori bantuan.
Status siswa juga perlu tetap sesuai dengan data yang digunakan dalam penetapan penerima. Perubahan sekolah atau kondisi pendidikan sebaiknya diperbarui melalui mekanisme yang tersedia.
Nominal PKH Lansia
Lanjut usia yang memenuhi ketentuan PKH mendapatkan Rp600.000 per tahap. Nilai tahunannya tercatat Rp2.400.000.
Permensos Nomor 8 Tahun 2026 memasukkan lanjut usia sebagai bagian dari komponen kesehatan. Artinya kategori ini tidak berdiri sebagai bantuan umum untuk semua lansia.
Keluarga tetap perlu memperhatikan status kepesertaan dan hasil pemutakhiran data. Usia saja tidak otomatis membuat seseorang menjadi penerima PKH.
Nominal PKH Penyandang Disabilitas Berat
Penyandang disabilitas berat mendapatkan nilai Rp600.000 per tahap. Jika seluruh periode tahunan terpenuhi maka totalnya Rp2.400.000.
Komponen disabilitas juga termasuk bagian dari kategori kesehatan PKH. Program memberikan bantuan berdasarkan ketentuan dan status yang tercatat dalam data penerima.
Perubahan kondisi anggota keluarga sebaiknya dilaporkan melalui mekanisme pemutakhiran. Data yang akurat membantu proses penetapan komponen bantuan.
Nominal PKH Korban Pelanggaran HAM Berat
Kategori korban pelanggaran HAM berat tercantum dengan nilai Rp2.700.000 per tahap. Nilai tahunannya mencapai Rp10.800.000.
Kategori tersebut memiliki nominal berbeda dibandingkan komponen PKH lainnya. Penerimanya juga bukan seluruh keluarga yang masuk kategori miskin karena terdapat kriteria dan data khusus yang menjadi dasar penetapan.
Informasi mengenai kategori khusus ini perlu dibedakan dari komponen kesehatan dan pendidikan reguler. Nominal tinggi tidak berarti semua KPM dapat menerima nilai tersebut.
Berapa Nominal PKH Tahap 3 September 2026?
PKH tahap 3 tahun 2026 mencakup periode Juli, Agustus, dan September. Pencairan dilakukan secara bertahap sehingga waktu masuknya bantuan dapat berbeda antar KPM dan wilayah.
| Tahap | Periode | Status September 2026 |
|---|---|---|
| Tahap 1 | Januari–Maret | Telah berlalu |
| Tahap 2 | April–Juni | Telah berlalu |
| Tahap 3 | Juli–September | Periode berjalan |
| Tahap 4 | Oktober–Desember | Periode berikutnya |
| Total | 4 tahap | Sesuai ketentuan penyaluran |
September 2026 merupakan bulan terakhir dalam periode tahap ketiga. Pencairan tidak berarti seluruh KPM menerima dana pada tanggal yang sama.
Perbedaan waktu dapat berkaitan dengan proses penetapan penerima. Mekanisme penyaluran juga melibatkan mitra penyalur yang ditetapkan pemerintah.
Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menyebut penyaluran PKH dilaksanakan secara bertahap dalam satu tahun anggaran. Mitra penyalur dapat berupa bank penyalur, pos penyalur, atau pihak lain sesuai ketentuan.
Karena itu istilah PKH September 2026 cair perlu dipahami sebagai periode penyaluran. Istilah tersebut bukan berarti seluruh penerima memperoleh dana pada satu hari tertentu.
Mengapa Nominal PKH Setiap Keluarga Bisa Berbeda?
Nominal PKH berbeda karena bantuan dihitung berdasarkan komponen yang dimiliki dan ditetapkan dalam keluarga penerima. Status sebagai KPM tidak otomatis membuat seluruh keluarga memperoleh jumlah uang yang sama.
Contohnya sederhana. Keluarga dengan komponen siswa SD hanya memiliki nilai komponen Rp225.000 per tahap.
Keluarga lain yang memiliki komponen siswa SMP dapat menerima Rp375.000 per tahap. Keluarga dengan komponen lansia atau disabilitas berat memiliki nilai Rp600.000 per tahap.
Perbedaan tersebut merupakan bagian dari desain bantuan berbasis komponen. Jadi perbandingan saldo antar tetangga sebaiknya tidak digunakan untuk menyimpulkan adanya kesalahan pencairan.
Hal lain yang penting adalah status komponen dapat berubah. Anak yang naik jenjang sekolah misalnya dapat masuk kategori pendidikan berbeda pada pemutakhiran berikutnya.
Kondisi keluarga juga dapat berubah setelah proses verifikasi. Karena itu data yang digunakan untuk penetapan penerima bersifat dinamis.
Apakah Masuk Desil 1 sampai 4 Otomatis Mendapat PKH?
Desil 1 sampai 4 dapat menjadi kelompok yang diusulkan sebagai penerima PKH dan Program Sembako. Namun posisi desil tidak sama dengan keputusan final bahwa seseorang pasti menerima PKH.
| Kondisi Data | Makna |
|---|---|
| Desil 1 | Kelompok kesejahteraan relatif paling rendah |
| Desil 2 | Kelompok kesejahteraan relatif rendah |
| Desil 3 | Kelompok kesejahteraan relatif rendah |
| Desil 4 | Kelompok kesejahteraan relatif rendah |
| Desil 5–10 | Kelompok dengan posisi kesejahteraan relatif lebih tinggi |
| Penetapan PKH | Tetap mengikuti kriteria dan penetapan program |
Laman resmi Cek Bansos menjelaskan bahwa DTSEN membagi keluarga ke dalam sepuluh desil. Desil merupakan peringkat relatif kesejahteraan dan bukan ukuran tunggal mengenai pendapatan atau kekayaan keluarga.
Dalam sistem Cek Bansos, desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima PKH dan Sembako. Status tersebut tetap perlu dibaca bersama informasi penerima dan program yang tercatat.
BPS juga menegaskan bahwa desil ditentukan berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi. Faktor yang dipertimbangkan mencakup kondisi tempat tinggal, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, disabilitas, aset, dan karakteristik keluarga.
Karena itu perubahan satu kondisi belum tentu langsung mengubah desil. DTSEN diperbarui secara berkala agar informasi yang digunakan semakin mendekati kondisi sosial ekonomi terkini.
Cara Cek Penerima PKH 2026 Dengan NIK KTP
Status penerima PKH 2026 dapat diperiksa melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos. Pengecekan menggunakan data kependudukan dan sistem akan menampilkan informasi apabila data ditemukan.
- Buka laman resmi cekbansos.kemensos.go.id.
- Siapkan NIK 16 digit sesuai KTP.
- Masukkan NIK pada kolom pencarian yang tersedia.
- Masukkan huruf kode sesuai captcha.
- Klik tombol Cari Data.
- Periksa hasil pencarian yang ditampilkan sistem.
- Cocokkan nama dan status bantuan dengan data keluarga.
Laman resmi Cek Bansos menyebut sumber datanya adalah DTSEN. Sistem tersebut juga menjelaskan bahwa desil bersifat dinamis dan dapat diperbarui melalui mekanisme yang tersedia.
Pengecekan sebaiknya dilakukan langsung melalui kanal resmi. Hindari memasukkan NIK ke situs yang tidak jelas karena data kependudukan merupakan informasi pribadi.
Selain status penerima, perhatikan juga nama program yang muncul. PKH dan Program Sembako merupakan dua program berbeda meskipun keduanya dapat diterima keluarga yang sama sesuai ketentuan.
Kenapa PKH Belum Cair Padahal Masih Terdaftar?
PKH yang belum masuk tidak selalu berarti kepesertaan langsung dicabut. Penyaluran berlangsung bertahap dan status penerima dipengaruhi proses penetapan serta pemutakhiran data.
Beberapa kondisi yang perlu diperiksa meliputi.
- Status penerima belum aktif untuk periode tersebut.
- Data keluarga sedang mengalami pemutakhiran.
- Komponen PKH mengalami perubahan.
- Data kependudukan belum sesuai.
- Proses penyaluran melalui mitra belum selesai.
- Hasil evaluasi kepesertaan berubah.
- Keluarga tidak lagi memenuhi ketentuan program.
Permensos Nomor 8 Tahun 2026 mengatur adanya evaluasi kepesertaan KPM. Evaluasi dapat berkaitan dengan komponen PKH, kelayakan kepesertaan, dan pencapaian kemandirian.
Aturan tersebut juga membuka kemungkinan terminasi apabila KPM tidak lagi memiliki komponen PKH atau masa kepesertaannya berakhir. Karena itu status penerima memang dapat berubah.
Jika saldo belum bertambah, langkah pertama adalah memeriksa status melalui kanal resmi. Setelah itu perubahan data dapat dikonsultasikan melalui mekanisme pemutakhiran yang tersedia di daerah.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Data PKH Tidak Sesuai?
Data PKH yang tidak sesuai dapat diperbarui melalui mekanisme pemutakhiran data. Perubahan tersebut tidak berarti status bantuan langsung berubah pada saat pengajuan.
- Periksa informasi keluarga pada Cek Bansos.
- Catat bagian data yang tidak sesuai.
- Siapkan dokumen kependudukan yang relevan.
- Sampaikan pembaruan melalui kanal resmi yang tersedia.
- Ikuti proses verifikasi apabila diperlukan.
- Periksa kembali status setelah pemutakhiran dilakukan.
BPS menjelaskan bahwa pembaruan DTSEN dapat berasal dari berbagai sumber. Proses tersebut dapat melibatkan data administrasi, pembaruan pemerintah daerah, pengecekan lapangan, serta informasi dari masyarakat.
Permintaan perubahan data juga tidak otomatis mengubah desil. Informasi yang masuk akan menjadi bagian dari proses penghitungan dan pemutakhiran data.
Hal tersebut penting agar masyarakat tidak menganggap pengajuan perubahan sebagai jaminan mendapatkan bantuan. Keputusan penerima tetap mengikuti proses dan ketentuan program.
Apa Bedanya Nominal PKH dan BPNT?
PKH dan BPNT atau Program Sembako merupakan program yang berbeda. PKH menggunakan komponen keluarga sedangkan Program Sembako memiliki skema bantuan pangan tersendiri.
| Program | Dasar Bantuan | Nilai yang Banyak Dicari |
|---|---|---|
| PKH | Komponen keluarga | Berbeda per kategori |
| Program Sembako | Bantuan pangan | Rp200.000 per bulan |
| PKH tahap 3 | Periode Juli–September | Sesuai komponen |
| Sembako tahap 3 | Periode Juli–September | Dapat mencapai Rp600.000 bila disalurkan tiga bulan sekaligus |
| Catatan | Program berbeda | Jangan disamakan |
Perbedaan program sering membuat masyarakat mengira seluruh saldo bansos merupakan satu jenis bantuan. Padahal satu keluarga dapat memiliki status pada lebih dari satu program sesuai ketentuan.
Karena itu ketika saldo masuk lebih besar dari nominal satu komponen PKH, jangan langsung menganggap nilai PKH berubah. Bisa saja terdapat bantuan lain yang masuk melalui mekanisme berbeda.
Begitu juga ketika hanya menerima satu nominal. Jumlah tersebut perlu dicocokkan dengan komponen PKH dan status program lain yang tercatat.
Apa Saja Kewajiban Keluarga Penerima PKH?
PKH merupakan bantuan sosial bersyarat sehingga penerima mempunyai kewajiban tertentu. Kewajiban tersebut berkaitan dengan pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan, dan kegiatan pendampingan.
Permensos Nomor 8 Tahun 2026 menyebut KPM wajib mengikuti P2K2. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari pendampingan untuk mendukung perubahan perilaku dan peningkatan kemandirian keluarga.
Untuk keluarga dengan anggota yang masuk komponen kesehatan, layanan fasilitas kesehatan perlu dimanfaatkan sesuai ketentuan. Komponen pendidikan juga memiliki ketentuan kehadiran yang harus diperhatikan.
Permensos tersebut menetapkan kehadiran paling sedikit 85 persen dari hari belajar efektif bagi keluarga yang mempunyai anak usia sekolah wajib belajar sesuai ketentuan.
Artinya penerima tidak hanya perlu memeriksa saldo. Kondisi keluarga dan pemenuhan kewajiban program juga menjadi bagian dari keberlanjutan kepesertaan.
Mengapa DTSEN Penting untuk PKH 2026?
DTSEN menjadi basis data tunggal yang digunakan pemerintah untuk mendukung penetapan sasaran berbagai program sosial. Data tersebut mengintegrasikan berbagai sumber dan terus diperbarui.
BPS menjelaskan bahwa DTSEN memuat informasi individu dan keluarga serta peringkat kesejahteraan. Sistem tersebut dibangun dengan integrasi beberapa basis data sosial ekonomi dan dipadankan dengan data kependudukan.
DTSEN juga menggunakan konsep desil. Keluarga ditempatkan dalam sepuluh kelompok berdasarkan posisi relatif kesejahteraan.
Pembaruan data menjadi penting karena kondisi ekonomi keluarga dapat berubah. Perubahan pekerjaan, anggota keluarga, tempat tinggal, pendidikan, aset, dan kondisi kesehatan dapat memengaruhi gambaran sosial ekonomi.
Bagi penerima PKH, hal tersebut membuat pemeriksaan data menjadi semakin penting. Status yang pernah aktif pada periode sebelumnya tidak selalu menjadi jaminan status akan tetap sama pada periode berikutnya.
Apa yang Perlu Dicek Sebelum Menunggu Pencairan PKH?
Penerima dapat melakukan beberapa pemeriksaan sederhana untuk memastikan informasi yang dimiliki sudah sesuai. Pemeriksaan tersebut membantu membedakan masalah data dengan proses pencairan.
- Cek NIK agar sesuai dengan dokumen kependudukan.
- Cek nama keluarga pada laman resmi.
- Cek status PKH pada hasil pencarian.
- Cek komponen keluarga yang masih memenuhi ketentuan.
- Cek data pendidikan anak jika terdapat komponen sekolah.
- Cek kondisi komponen kesehatan jika berkaitan dengan ibu hamil atau anggota keluarga lainnya.
- Cek rekening atau mekanisme penyalur sesuai informasi penyaluran.
- Cek kembali secara berkala selama periode pencairan berlangsung.
Pengecekan berkala lebih berguna daripada hanya menunggu informasi dari media sosial. Status pada sistem resmi menjadi rujukan yang lebih relevan untuk mengetahui kondisi kepesertaan.
Jika informasi tidak sesuai, masyarakat dapat menggunakan jalur pemutakhiran atau menyampaikan kondisi kepada pihak terkait di daerah. Proses tersebut tetap membutuhkan verifikasi sebelum perubahan data digunakan.
Rincian Nominal Bantuan PKH dan Cara Membacanya
Rincian Nominal Bantuan PKH sebaiknya dibaca berdasarkan komponen dan periode penyaluran. Angka tahunan tidak selalu berarti uang akan diterima sekaligus dalam satu transaksi.
Misalnya komponen siswa SD tercatat Rp900.000 per tahun. Nilai tersebut terbagi menjadi Rp225.000 untuk setiap tahap.
Jika seorang KPM memiliki komponen siswa SMP maka nilai per tahapnya adalah Rp375.000. Angka tersebut tidak boleh langsung digabung dengan seluruh kategori lain tanpa melihat komponen yang benar-benar ditetapkan pada keluarga.
Contoh lain adalah keluarga dengan komponen ibu hamil dan siswa SD. Secara nilai komponen, masing-masing memiliki alokasi Rp750.000 dan Rp225.000 per tahap.
Namun jumlah aktual yang diterima tetap perlu mengikuti penetapan resmi KPM dan komponen dalam sistem. Contoh hitungan bukan jaminan nominal pencairan untuk keluarga tertentu.
Cara membaca nominal seperti ini membantu menghindari salah tafsir. Selisih saldo antar keluarga belum tentu menunjukkan adanya masalah karena komposisi penerima memang dapat berbeda.
Perubahan Aturan PKH 2026 yang Perlu Diperhatikan
Tahun 2026 memiliki landasan aturan baru melalui Permensos Nomor 8 Tahun 2026 tentang Program Keluarga Harapan. Regulasi tersebut menggantikan ketentuan sebelumnya dan mengatur pelaksanaan PKH dengan pendekatan data yang lebih terintegrasi.
Salah satu poin penting adalah penggunaan DTSEN sebagai sumber data calon KPM. Penetapan penerima dilakukan berdasarkan data yang disampaikan oleh satuan kerja pengelola data sesuai ketentuan.
Regulasi juga menegaskan adanya penyaluran secara bertahap. Mekanisme tersebut dilakukan melalui mitra penyalur seperti bank, pos, atau pihak lain yang ditetapkan.
Pendampingan menjadi bagian lain yang tetap penting. Kegiatan tersebut mencakup P2K2, verifikasi komitmen, serta pemutakhiran data KPM.
Perubahan tersebut menunjukkan bahwa informasi penerima bukan sekadar daftar nama statis. Data keluarga terus dievaluasi agar status bantuan mengikuti kondisi sosial ekonomi dan komponen yang memenuhi persyaratan.
Perhatikan Informasi PKH Menjelang Akhir September 2026
September merupakan bagian terakhir dari periode tahap ketiga 2026. Karena penyaluran dilakukan bertahap, perbedaan waktu penerimaan masih perlu dibaca dalam konteks proses penyaluran masing-masing KPM.
Bagi keluarga yang sudah menerima bantuan, nominal sebaiknya dicocokkan dengan komponen yang terdaftar. Bagi keluarga yang belum menerima, status pada kanal resmi menjadi pemeriksaan pertama yang paling penting.
Perubahan data juga semakin relevan karena DTSEN terus dimutakhirkan. BPS menyebut pemutakhiran dilakukan untuk menjaga agar data sosial ekonomi semakin mencerminkan kondisi masyarakat.
Pada akhirnya, angka bantuan hanyalah satu bagian dari informasi PKH. Status penerima, komponen keluarga, periode penyaluran, dan kesesuaian data menjadi rangkaian informasi yang perlu dibaca bersama.
Memasuki tahap berikutnya, kebiasaan mengecek status secara berkala akan semakin berguna. Perubahan komponen keluarga atau kondisi sosial ekonomi dapat membuat informasi bantuan yang muncul pada sistem ikut berubah.
FAQ Seputar Rincian Nominal Bantuan PKH
Berapa nominal PKH 2026 per tahap?
Nominalnya berbeda sesuai komponen. Nilainya mulai Rp225.000 untuk siswa SD hingga Rp2.700.000 untuk korban pelanggaran HAM berat per tahap.
Berapa PKH untuk ibu hamil?
Komponen ibu hamil atau nifas tercatat Rp750.000 per tahap atau Rp3.000.000 per tahun.
Berapa PKH untuk anak sekolah?
Siswa SD mendapat Rp225.000 per tahap, SMP Rp375.000 dan SMA Rp500.000 sesuai ketentuan program.
Apakah desil 1 sampai 4 pasti mendapat PKH?
Tidak otomatis. Desil 1 sampai 4 dapat diusulkan sebagai penerima namun penetapan tetap mengikuti kriteria dan status program.
Bagaimana cara cek penerima PKH 2026?
Cek melalui laman resmi Cek Bansos Kemensos dengan NIK 16 digit sesuai KTP dan kode verifikasi.